Ratna Sarumpaet

           Family Background

.

Second RIGHT - Ratna. Sit beside her Riris Sarumpaet /her younger sister
and second LEFT, Mutiara Sani/ her older sister.

Rumah di TARUTUNG. Ini rumah saya saat masih kecil.
Di kota dan rumah inilah saya dan kakak adik saya dilahirkan. (Ratna, Shanty, Riris)

(KIRI) Di Hutabarat, rumah Oppung dari Mama. Bersama Tulang dan Inangbaju Ria (dua adik mama 2009)
(KANAN) Di Sumatera Barat atas undangan kak Muti bersama kak Emmy, dan Sam.

Ito Amir, Netty dan anak-anaknya, berlebaran ke rumahku.
Nabila, Amir, Netty, Rega, Ibrahim, aku, Aiqah

 

Ratna Sarumpaet, Lahir 16 Juli 1949, di Tarutung, Kabupaten Toba, Sumatera Utara; Ayahnya Saladin Sarumpaet adalah menteri Pertahanan PRRI yang memberontak di awal tahun limapuluhan. Dia salah satu pendiri PARKINDO dan sekjen pertama Partai berbasis Kristen Protestant itu. Ibunya, Julia Hutabarat dikenal sebagai tokoh penting pergerakan perempuan di Tapanuli. Dia satu dari sedikit perempuan yang dududk di kursi Constituante 1955. Ratna Sarumpaet adalah anak ke lima dari 10 bersaudara. 3 laki-laki, 1 meninggal saat masih 5 tahun dan 7 perempuan.

 LEFT, Julia Hutabarat, Ratna's Mother , with Mohammad Hatta, the first Indonesian Vice President, her best friend. RIGHT Ratna Sarumpaet with Riris Sarumpaet

Di usia remaja puteri pejabat penting Dewan Gereja Indonesia ini mulai tertarik pada Agama Islam dan berminat menjadi mualaf, tapi dia baru resmi masuk Islam saat ia sudah mengadung anak pertamanya bersama seorang pengusaha keturunan Arab, Achmad Fahmy Alhady. Fahmy dan Ratna dikaruniai 4 anak, Mohammad Iqbal Alhady, Fathom Saulina, Ibrahim Alhady dan Atiqah Hasiholan.  Iqbal sudah menikah dengan Attiyah Assegaf dan dikaruniai 3 anak laki-laki. Ali Zain Al Hady, Camal Husein Al Hady dan Fachry Al hady,  sementara Fathom menikah Muhammad Datu, seorang lelaki asal Bone,Sulawesi Selatan dan dikaruniai dua anak laki-laki, Donny Ramadhan dan Darren.

Playwright  & Stage Director

Sempat menempuh kuliah di Fakultas Teknik Arsitektur dan Fakultas  Hukum UKI, Ratna memilih kesenian sebagai alat perjuangannya. Keberpihakannya pada orang-orang kecil dan marginal menjadi tema setiap karya yang dilahirkannya yang mengupas secara terbuka masalah-masalah kemanusiaan, kebenaran dan keadilan serta mempertanyakannya secara frontal ke hadapan penguasa. Dalam lima belas tahun terakhir, di tengah kesibukannya sebagai aktivis HAM dan kemanusiaan, Ratna telah menghasilkan sembilan naskah drama, yang membuatnya dikenal di seantero jagat dan seluruh naskah itu ditulis berdasarkan kegelisahannya menghadapi kekuasaan yang cenderung menindas kaum kecil, dan kelompok minoritas.  

Rubayat Umar Khayam (1974)

Dara Muning (1993),  Marsinah, Nyanyian Dari Bawah Tanah (1994),

Terpasung (1995),  Pesta Terakhir (1996), Marsinah Menggugat (1997),

ALIA, Luka serambi Mekah (2000),  Anak-anak Kegelapan (2003)

              Jamila & Sang Presiden (2006). 

Semua naskah diatas disutradarainya sendiri dan diproduksi / dipentaskan kelompok drama Satu Merah Panggung, yang dii dirikann tahun 1974.

Setelah dibebaskan oleh Polres Jakarta Selatan, nama dan kelakuan Ratna kembali menjadi buah bibir. Gambar kerandanya mewarnai halaman-halaman depan semua media massa. PPP sendiri tidak menyianyiakan apa yang sudah dilakukan Ratna. Ratna dirangkul dan dijadikan ikon yang menyegarkan PPP. Meski Ratna Tidak pernah berpikir masuk PPP, sebagai partai inverior yang dianggap kecil oleh penguasa saat itu, dibegoin, ditekan dan dicurangin, Ratna merasa punya kepentingan mendukungnya. Dia mulai hadir di pertemuan-pertemuan akbar PPP dan dia melakukannya dengan senang hati. 

Marsinah, Women, Indonesian Labour.

Tahun 1993, adalah masa Ratna mengubah visi keseniannya menjadi alat perjuangan mempermasalahkan semua pelanggaran yang berkaitan dengan kemanusiaan. Membaca di sebuah media tentang Marsinah, buruh kecil yang ditemukan terbunuh di hutan jati di Madiun, dia langsung bergerak melakukan penelitian. Hasil penelitiannya itu dituangkannya pada sebuah naskah drama berjudul 'MARSINAH, Nyanyian Dari Bawah Tanah' (A Song From The Underworld". Drama ini dipentaskan di Jakarta, Solo dan Bandung. Pada  Hari Human Rights 10 Desember 1994 drama ini sedianya akan dipentaskan di Teater Arena TIM, tapi 2 hari sebelum D day, pihak sponsor (YLBHI) mendadak membatalkannya sepihak. Naskah ini sudah diterbitkan dalam bentuk buku oleh Bentang Budaya.  

Dianggap sebagai karya provokatif, di setiap kota yang mereka datangi, Ratna dan timnya terus mendapat tekanan dari pihak aparat. Di Surabaya, Bandung dan Bandar Lampung, pertunjukan ini bahkan dibubarkan secara represif. Sekitar seribu pasukan anti huru-hara dikerahakan dan lengkapi senjata dan tank. Pencekalan ini merupakan pencekalan kesenian terburuk sepanjang sejarah modern Indonesia. 

Ratna bisa jadi benar-benar kelelahan menghadapi ulah Penguasa dan saat itu dan dia sedih luar biasa. Namun, pejuangannya bukan tidak m'buahkan hasil. Penguasa Orde Baru boleh menepuk dada mampu menggagalkan monolog Marsinah Menggugat, perjuangan Ratna justeru berhasil telak. Tingginya kontroversi atas pencekalan ini, membuat Ratna justru berhasil membawa kasus pembunuhan Marsinah mencuat dan menjadi perhatian dunia. Ia tidak gentar lagi saat rumahnya di Jalan Kampung Melayu Kecil terus diawasi intel dan namanya secara tetap tertera dalam daftar orang-orang yang harus diawasi dengan ketat karena dianggap membahayakan Negara. Monolog ini  sudah dipentaskan di berbagai belahan dunia dan diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Tahun 2000 Manoa, sebuah majalah bergengsi dari USA meneritkan monolog ini dalam edisi khusunya, Silenced Voices

Human Rights & Democracy.
Lelah menjadi obyek intimidasi aparat, akhir 1997 Ratna memutuskan melakukan perlawanan. Ia menghentikan sementara kegiatannya sebagai seniman dan mengumpulkan 46 LSM dan Organisasi-organisasi Pro Demokrasi di kediamannya, lalu membentuk aliansi bernama Siaga. Sebagai organisasi pertama yang secara terbuka menyerukan agar Suharto turun, Siaga menjadi salah satu organisasi paling diincar oleh aparat.




Menjelang Sidang Umum MPR, Maret 1998, ketika pemerintah mengeluarkan larangan berkumpul bagi lebih dari lima orang, Ratna bersama Siaga justeru menggelar sebuah Sidang Rakyat “People Summit” di Ancol. Pertemuan ini kemudian dikepung oleh bertruk-truk aparat dari semua angkatan  dan Ratna, tujuh kawannya dan putrinya (Fathom) ditangkap dan ditahan dengan tuduhan berlapis, salah satunya, makar.

Sesaat setelah Ratna ditangkap, seluruh teman-temannya di jajajaran Pro Demokrasi melakukan jumpa Pers. Edmund William, Atase Politik Amerika di Indonesia waktu itu mengatakan dihadapan para wartawan, “Perempuan ini memberikan  nyawanya untuk perubahan. Kualitas pemimpin yang dibutuhkan Indonesia kalau Indonesia betul-betul mau berubah”.  Hal yang sama di saat yang sama juga diucapkan Faisal Basri “Kita kehilangan seseorang yang mau memasang badannya untuk demokrasi”.

70 hari dalam kurungan, sehari sebelum Suharto lengser, Ratna dibebaskan. Dia yang ditangkap dan dipenjarakan dengan pasal-pasal karet dan berlapis, dan dia beserta kawan-kawannya tiba-tiba dibebaskan dengan tuduhan aneh, ‘seperti copet sayur’ kata Ratna.

Di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Para Penjahat Politik (dari Kiri ke Kanan) Fathom Saulina/putri Ratna, Ging Ginanjar, Alex, Joel Thaher, Ratna Sarumpaet mengikuti sidang dengan hati pegal,
menghadapi persidangan yang sedemikian rupa direkayasa, menafikan tuduhan berlapis yang dituhkan pada mereka. Mereka ditangkap sehari sebelum Suharto diangkat untuk yang ke 7 kalinya dan
dibebaskan sehari sebelum Penguasa Orba itu dilengserkan. 

            

Begitu dibebaskan, Ratna langsung menuju Senayan, memberikan pidato politik

di hadapan ribuan mahasiswa dan rakyat yang masih berkumpul disana.

After Suharto Era 

Setelah Suharto lengser, Ratna Sarumpaet tidak langsung melenggang. Bersama Siaga, 14-16 Agustus 1998, ia menggelar “Dialog Nasional untuk Demokrasi” di Bali Room, Hotel Indonesia. Dihadiri sekitar 600 peserta dari seluruh Indonesia, forum yang dihadiri semua lapisan ini (aktivis, budayawan, intelektual, seniman dan mahasiswa) merumuskan Blue Print Pengelolaan Negara RI. Blue Print itu kemudian diserahkan ke DPR dan pada Habibie, sebagai Presiden saat itu. 

Sebagai penggagas Dialog Nasional untuk Demokrasi serta keterlibatannya dalam  Peristiwa Semanggi II membuat Ratna kembali mejadi target. Sebuah skenario dirancang di Cilangkap. Ia dituduh mengelola gerakan para militer dan dituduh bekerjasama dengan tokoh militer tertentu  melakukan pelatihan militer di wilayah Bogor. Ia juga dituduh bekerja sama dengan Ninja, Jepang. Menhankam Pangab waktu itu bahkan secara khusus menggelar petemuan dengan para editor se Jakarta mempresentasikan dan menekankan betapa berbahayanya Ratna. Oleh kawan-kawannya Ratna kemudian disembunyikan. Oleh situasi politik yang terus meruncing November 1998, Ratna akhir diungsikan ke Singapura dan selanjutnya ke Eropa.

HUMAN RIGHTS AWARD

Awal Desember 1998, ARTE, sebuah stasiun televisi Perancis dan Amnesty International mengabadikan perjalanan Ratna sebagai pejuang HAM dalam sebuah film dokumenter (52 menit) berjudul The Last Prisoner of Soeharto. Pada peringatan 50 tahun Hari HAM se Dunia, film ini ditayangkan secara nasional di Perancis dan Jerman. Pada saat yang sama, Ratna hadir di Paris di tengah Kongres para pejuang HAM yang berlangsung di sana. Di tengah pertemuan bergengsi ini hati Ratna miris mendengar bagaimana dunia mengecam Indonesia sebagai salah satu Negara pelanggar HAM terburuk. Ia mendengar secara lebih lengkap berbagai pelanggaran HAM yang dilakukan Orde Baru seperti di Timor Timur dan Aceh. Ia mendengar nama mantan presidennya dan nama sejumlah tokoh militer RI disebut-sebut sebagai otak berbagai pelanggaran HAM di Indonesia. Namun ketika pada acara puncak, 10 Desember 1998, Ratna menyampaikan pidato (di samping tokoh dunia lainnya seperti Dalai Lama dan Ramos Horta), tanpa maksud membela pelanggaran HAM yang dilakukan Orde Baru, Ratna mengeritik keras negara-negara besar seperti USA, Jerman dan Inggris. Sebagai pensuplai senjata, pendidikan tentara dan peralatan perang, Ratna menuding mereka ikut bertanggungjawab atas berbagai pelanggaran HAM di Indonesia.

Usai memberikan pidato, Ratna terbang ke Tokyo untuk menerima “The Female Special Award for Human Rights” dari The Fondation of Human Rights in Asia.

Meski Ratna dikenal sangat tegas menolak terlibat dalam politik praktis, namun sejarah mencatat bagaimana sepak terjangnya baik sebagai aktivis maupun sebagai seniman/budayawan  selalu dilandasi kesadaran sebagai warga negara yang baik dan sikap politik yang kuat. Ia ikut menggagas dan mendirikan Partai Amanat Nasional (PAN) hingga partai ini resmi dideklarasikan di Istora Senayan. Setelah pemerintahan Habibie berakhir, dan digantikan tokoh reformasi, Ratna memilih lebih menahan diri dan memberi kesempatan. Saat konflik di wilayah Cot Trieng bergolak dan menjadi berita Ratna terbang ke Aceh, langsung ke Cot Trieng dan mengunjungi para pengungsi yang tersebar di seluruh wilayah di Aceh. Dia menembus penjagaan berlapis-lapis aparat menuju Bukit Tengkorak di mana ribuan tulang-belulang Rakyat Aceh terkubur dan menangis di sana. Ketika gagasan menetapkan Aceh sebagai Darurat Militer mencuat dan menjadi pembahasan panas di DPR, Ratna menyurati Presiden saat itu. Ia  memohon agar konflik di Aceh diselesaikan dengan pendekatan politik dan budaya. Ratna yakin sebagai perempuan sang Presiden akan menyelesaikan konflik di Aceh dengan pendekatan yang lebih manusiawi.  Sayang Darurat Militer justeru ditetapkan dan 50 ribu tentara bahkan sudah diberangkatkan jauh sebelum Darurat Militer ditetapkan. 

RATNA SARUMPAET CRISIS CENTER (RSCC).

Setelah reformasi, melalui Ratna Sarumpaet Crisis Center (RSCC), Ratna secara konsisten mengulurkan tangannya menolong mereka yang membutuhkan, apapun persoalannya. Mulai dari persoalan kelaparan, korupsi, KDRT dan lain-lain. Banjir bandang yang melanda Jakarta 2001 mencatat RSCC sebagai posko terbesar dan terlama mengurusi korban, hingga ke wilayah Tangerang dan Bekasi. Ratna adalah aktivis lapangan yang konsistensi dan kepekaannya sulit disangkal. Dia turun langsung menyapa dan menyentuh tangan rakyat yang membutuhkannya.

Mendengar kerusakan lingkungan akibat racun yang dikeluarkan Indorayon, sebuah perusaan pulp, menyusahkan saudara-saudaranya di Porsea, ia terbang ke Porsea, Tapanuli Utara. Ia tinggal disana memberi mereka kekuatan. Ia membekali mereka dengan pemahaman tentang hukum dan hak-hak mereka sebagai warga negara. Kehadiran Ratna di Porsea membuat Kepolisian setempat gusar dan memintanya meninggalkan Porsea dengan alasan “Ratna bukan putera daerah”. 

Ketika Tsunami menghentak Aceh, RSCC dijuluki semua pihak sebagai kelompok paling militan. Masuk paling awal mengevakuasi mayat, RSCC berhenti paling akhir. RSCC mendarat di Aceh pada harui ke3 Tsunami, dengan hanya satu tujuan, evakuasi mayat. Tapi oleh berbagai pertimbangan Ratna dan RSCC akhirnya memutuskan terjun ke Lamno di Aceh Barat, membantu 550 kepala keluarga di sana. Sampai dua minggu setelah Tsunami wilayah tidak ditoleh pihak manapun karena medannya yang sulit dan dianggap menakutkan sebagai wilayah GAM. Untuk semua kerja kerasnya itu, Masyarakat Aceh memberikan pada Ratna/RSCC penghargaan “Tsunami Award”.

Culture & Pluralisem

Ratna akan melakukan apapun untuk keadilan, kemanusiaan dan kebenaran tanpa rasa takut, termasuk ketakutan ‘dimusuhi orang’. Ketika RUU APP (Rancangan Undang Undang  Anti Pornografi dan Pornoaksi) mencuat, penolakan Ratna kembali membuatnya menjadi berita. Ratna menolak RUU APP karena dianggapnya berpotensi besar membunuh keberagaman budaya dan melanggar filosofi bangsa dan menyudutkan kelompok agama minoritas di Indonesia. Walau penolakannya itu membuatnya dimusuhi banyak pihak yang menuduhnya penikmat pornografi, Ratna dengan sabar menjelaskan apa alasan keberatannya termasuk alasannya menolak pola pembangunan moral mekanis yang dianggapnya tidak menghormati manusia sebagai mahluk yang memiliki akal budi dan punya hati.  Sebagai Ketua Dewan Kesenian Jakarta saat itu, Ratna, DKJ, Franky Sahilatua, Nia Syaffrudin, Yenny Rosa, Rieke Diah Pitaloka, dll menggerakkan masyarakat menggelar Pawai Budaya menolak RUU dimaksud.

Tahun 2004 Ratna secara kebetulan mendengar kabar tentang buruknya perdagangan anak di Indonesia. Selama tahun 2005, dengan bantuan UNICEF Ratna melakukan penelitian tentang berita itu, mengunjungi enam provinsi di Indonesia untuk menguji dan mengetahui kebenaran berita itu dan mengetahui apa sebab di Indonesia perdagangan manusia sedemikian marak.

Tahun 2007 Ratna menyadur “Pelacur & Sang Presiden” ke dalam scenario film. 2008 – 2009 dia memperjuangan scenarionya itu bisa diwujudkan dalam film layar lebar dan berhasil. Dia menyutradarai sendiri film tersebut dan diberi judul “Jamila & Sang Presiden”.

Jamila & Sang Presiden berhasil mendapat perhatian dunia di berbagai International Film Festival. Bangkok International Film Festival, Hongkong International Film Festival, Asia Pacific Film Festival dll. Vesoul Asian International Film Festival memberinya 2 penghargaan : YOUTH PRIZA & PUBLIC. Dari Asiatica Film Mediale Festival, Rome, “Jamila & Sang Presiden” memperoleh NETPAC Award, dan untuk 2010, film ini selected sebagai film yang mewakili Indonesia di Academy Award, kategori Foreign Language.

Terrorisen & Communal Conflict

Setelah kesibukan menyangkut filmnya, "Jamila dan Sang Presiden" mulai reda, Ratna kembali gelisah.  Sebuah kegelisahan yang tertunda nyaris 10 tahun itu, tentang Terror dan Kerusuhan antar Agama di Indonesia. Dia tidak pernah bisa yakin Negara bersih dalam ke dua persoalan itu yang sejak peristiwa Bom Natal 2000, seperti tidak pernah berhenti. Ia memutuskan melakukan survey dan memilih Konflik Ambon/Maluku sebagai oyeknya. Tahun 2009 Ratna memutuskan melakukan pencarian untuk menjawab kegelisahannya itu. Hasil penelitiannya membuahkan sebuah Novel yang kemudian diterbitkan oleh Komodo Book. Berikut catatan dari Penerbit :


  Hari Hak Azasi Manusia dan “Maluku, Kobaran Cintaku”

Novel cinta mungkin terdengar biasa. Tapi bagaimana jika novel cinta itu ditulis oleh  Ratna Sarumpaet, sang perempuan besi dalam sastra dan seni Indonesia? Apakah keprihatinannya yang mendalam terhadap korban kemanusiaan dan pena protes sosialnya yang tajam akan melembut –bahkan melumer-- oleh panasnya cinta? Semua akan terjawab pada saat peluncuran novel Ratna Sarumpaet, Maluku, Kobaran Cintaku, 10 Desember 2010 di Tugu Perdamaian, kota Ambon. Pilihan Ratna meluncurkan novel ini  bertepatan pada Hari HAM Internasional, 10 Desember 2010, dan dilaksanakan di Tugu Perdamaian di kota Ambon, adalah sebuah upaya melawan lupa atas tragedi kemanusiaan yang terjadi di Maluku tahun 1999-2004, sekaligus upaya menjadikan tragedi itu tonggak ingatan, betapa penting menjaga perdamaian dan menghormati satu sama lain, kalau kita tidak ingin punah. Bagi Ratna Sarumpaet – seniman dan aktivis HAM, peluncuran novel ini menjadi bukti kesetiaannya menempatkan kesenian sebagai alat perjuangannya menyuarakan kegelisahan dan pemihakannya pada orang-orang yang tersudut dan termarginalkan. Novel ini melengkapi karya-karyanya yang lain,  baik drama maupun film, seperti seperti Rubayat Umar Khayam, Dara Muning, Marsinah Nyanyian dari Bawah Tanah, Pesta Terakhir, Terpasung, Marsinah Menggugat, ALIA, Luka Serambi Mekah, Anak-anak Kegelapan, Jamilah & Sang Presiden.

Novel “Maluku, Kobaran Cintaku” dapat disebut sebagai satu dari sedikit karya sastra yang berlatar konflik Maluku, sebuah episode paling muram dalam sejarah kemanusiaan di Indonesia dekade ini. Novel setebal 512 halaman yang diterbitkan Komodo Books ini, berkisah tentang sekelompok anak muda (Mey, Ali, Melky, Ridwan, Peter dan Aisah) yang terjebak dalam pusaran sebuah konflik yang menggerus kerukunan antarsuku dan agama, dimana semua unsur terburuk yang dimiliki manusia, dengki, ego, hasut dan kemunafikan meluap ke permukaan, mengobarkan api dan memusnahkan kehidupan. Prihatin atas kenyataan itu, dengan segala keterbatasan yang mereka miliki, para intelektual muda itu terdorong untuk terlibat dalam usaha-usaha menolong korban, sekaligus menyerukan damai sebagai sikap politik. Seruan damai itu, membuat anak-anak muda itu harus jatuh bangun dimusuhi dua pihak yang bertikai, dan diintimidasi dan diteror oleh semua kepentingan yang menginginkan konflik terus berkepanjangan. Disuguhkan dengan dramatis, dengan narasi sangat filmis, melalui novel ini Ratna mengingatkan kita, bahwa di tengah konflik, selalu ada pihak yang mencoba mencari keuntungan dengan tetap memelihara konflik itu untuk kepentingan pribadi atau kelompok. Ia menyoroti ulah provokator, mengulas dengan lugas perilaku oknum polisi maupun militer yang terjerumus menjadi bagian dari masalah, bukan sebagai penyelesai masalah.  Membaca novel ini kita akan disadarkan, betapa kerusuhan Maluku yang selama ini dipersepsikan sebagai konflik horisontal antara Islam versus Kristen, ternyata memiliki kenyataan lain, yakni kompleksitas berbagai kepentingan yang bertarung memperkeruh konflik, termasuk unsur-unsur dalam kekuasaan negara. Berlarut-larutnya  konflik Maluku, digambarkan sebagai akibat dari lemahnya penegakan hukum dan lemahnya peran Negara dalam melindungi rakyat.

Hasil Riset

Melalui novel ini, Ratna berbicara tentang pentingnya manusia saling menghormati, apapun agama, ras dan sukunya. Dia berbicara tentang kehidupan, tentang harkat dan nilai-nilai, tentang harapan-harapan. Ia menyuarakan kembali kearifan humanitas pela gandong, sebagai kearifan budaya yang telah berabad-abad berhasil menjadi perekat atas keberbagaian suku, ras, dan agama di Maluku, dan menyuarakan pancasila dan bineka tunggal ika sebagai realitas Indonesia yang tak terbantahkan. Di tengah amuk dan pertarungan kepentingan yang menakutkan itu, Ratna meletakkan kisah cinta sebagai sebagai benang merah, sebagai kenyataan tak terelakkan di tengah sebuah konflik, seburuk apapun. Melalui kisah cinta terlarang antara Ali dan Mey yang berujung dengan cinta segitiga yang panas dan menyakitkankan, Ratna mengajak kita memahami harga tertinggi yang mampu diberikan manusia untuk menjaga kehidupan.

Meskipun novel ini merupakan karya fiksi, penerima "The Female Special Award for Human Rights" (1999) dari The Fondation of Human Rights in Asia ini, selama hampir dua tahun merelakan waktu, pikiran dan tenaganya untuk Novel ini, melakukan riset dan menulis. Bolak-balik Jakarta-Ambon dilakoninya, termasuk mengunjungi Maluku Utara untuk mendapat gambaran yang utuh mengenai konflik saat itu. Ia mewawancarai korban, para pemangku kepentingan saat itu, budayawan, pedagang di pasar hingga ke sopir angkot. Hasilnya, novel ini menggambarkan dengan kuat peristiwa-peristiwa konflik dan mengurai dengan rinci pertarungan yang terjadi di dalamnya. Ia mengurai perusakan budaya dan ketidak berpihakan undang-undang kelautan sebagai penyebab kemiskinan dan bentuk ketidak adilan yang berlarut-larut, dan digambarkan sebagai akar permasalahan. Ia bicara tentang anak-anak di bawah umur yang dimanfaatkan sebagai mata-mata dan pelempar bom Molotov. Ia berbicara tentang luka moril dan materiel, tentang korupsi, tentang perdagangan senjata dan amunisi.  

 

   Plaza Gong Perdamaian Kota Ambon, 10 Des 2010.

Ikhsan Tualeka, Gub Maluku, Ratna, Jajang C Noer, Atiqah Hasoholan

Peluncuran di Belanda (Museum Maluku - KBRI)

Peluncuran Bandung,  FIKOM UNPAD Bandung, 24 Februari'11

Peluncuran Teater Jakarta, Taman Ismail Marzuki 11 Maret 2011

Lauch Novel di Plaza Teater Jakarta, TIM, 11 Maret 2011. Ratna, Fauziowo, Melani (wakil Ketua MPR RI), Inul, wakil anak muda, Sam Sarumpaet.  

Ratna’s Works as writer and stage / film director.

Maluku Kobaran Cintaku / Maluku The Broken Paradise, 2010, Novel

Jamila and The President, FILM, 2009, Writer, Director

Jamila and The President, Play, 2006, Writer, Director

Children of Darkness, 2003, Writer, Director

ALIA The Wound of Aceh, 2000, Writer, Director, Actor

MARSINAH ACCUSESS, Monologue, 1997, Writer, Director, Actor

Pesta Terakhir / Last Celebration, 1996, Writer, Director, Actor

Terpasung, 1995, Writer, Director, Actor

MARSINAH, Song From The Underworld, 1994, Writer, Director

Dara Muning, 1993, Producer, Writer - Director

Antigone, Jean Anouilh - Batak, 1991, Director - Actor

Hamlet, Shakespeare - Bali, 1989, Director

Othello, Shakespeare, 1988, Director

Romeo and Juliet, Shakespeare - Opera, 1987, Director

Hamlet, Shakespeare - Batak, 1976, Director - Actor

Romeo and Juliet, Shakespeare, 1975, Director

Rubayat Umar Khayam, 1974 - Play - Writer, Director

Human Rights Special Award /The Asia Foundation For Human Rights, Tokyo, Japan (1998)

TSUNAMI AWARD (Ratna Sarumpaet Crisis Center) 2005, Aceh.

NETPAC AWARD, Asiatica Film Mediale, Rome, Jamila & Sang Presiden, 2009.

YOUTH PRIZE Vesoul International Film Festival, France, Jamila & Sang Presiden, 2010. 

PUBLIC PRIZE Vesoul International Film Festival, France, Jamila & Sang Presiden, 2010

A Documentary film on me, Produced by ARTE & Amesty International 1998. 

 “The Last Prisoner Of SUHARTO”  Produced by : ARTE France TV, Amnesty International

“Air Mata Untuk Porsea” – Produced By SATU MERAH PANGGUNG

 books she write & who write about her

SATU MERAH PANGGUNG. DOC